Kapolda PBD Hadiri Diseminasi Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, Perkuat Perlindungan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat

SORONG PBD, BUSERJATIM.COM GROUP – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sekaligus dialog bersama para pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, yang bertempat di Swiss-Belhotel Kota Sorong. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik pertanahan.

Bacaan Lainnya

Kapolda Papua Barat Daya hadir bersama sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat Daya, yakni Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, S.H., S.I.K., M.K.P., Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. Manurung, S.I.K., M.H., Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H., serta Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K.

Turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi Ir. Deni Santo, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng., Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., QCRO., serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal B. Wijnarko, A.Ptnh., M.M., QCRO.

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat, unsur TNI, Kejaksaan, DPD RI, DPR Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, BP3OKP, para bupati dan wali kota, akademisi Universitas Papua, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan Kapolda Papua Barat Daya di lokasi acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Tanah Papua, pembacaan doa, serta sambutan dari Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan bahwa tanah ulayat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, kehidupan, sejarah, dan nilai-nilai tradisi masyarakat adat di Tanah Papua. Oleh karena itu, keberadaan serta hak-hak masyarakat adat harus senantiasa dihormati dan dilindungi.

Disampaikan pula bahwa persoalan tanah ulayat masih kerap menimbulkan persinggungan antara masyarakat adat dengan investor maupun pelaku usaha. Kondisi tersebut membutuhkan pengadministrasian tanah ulayat secara tertib, transparan, dan berkesinambungan agar memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat sekaligus kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Wakil Gubernur juga mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, serta masyarakat adat dalam mewujudkan tata kelola administrasi pertanahan yang baik. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan organisasi terkait diharapkan turut berperan sebagai pengawal sekaligus mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa tanah ulayat di Papua bukan sekadar aset atau bidang tanah, melainkan bagian dari identitas, martabat, sejarah, dan kehidupan masyarakat hukum adat yang wajib dihormati serta dilindungi.

Kapolda menjelaskan bahwa persoalan tanah ulayat masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Berbagai permasalahan seperti tumpang tindih klaim kepemilikan, perbedaan batas wilayah adat, tuntutan kompensasi, hingga pemalangan fasilitas umum dan lokasi pembangunan dapat menimbulkan konflik apabila tidak ditangani secara tepat.

Menurutnya, kehadiran Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sekaligus menghadirkan kepastian hukum melalui penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran tanah ulayat.

Melalui pengadministrasian yang baik, diharapkan batas-batas wilayah adat dapat menjadi lebih jelas, potensi sengketa dapat diminimalkan, serta tersedia basis data pertanahan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat adat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Kapolda juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, lembaga adat, dan seluruh elemen masyarakat. Dalam penyelesaian persoalan pertanahan, pendekatan yang dikedepankan harus mengutamakan prinsip humanis, dialogis, serta menghargai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Papua.

Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa kebijakan pertanahan harus mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Kapolda mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan kegiatan diseminasi dan dialog tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kesepahaman antara hukum negara dan hukum adat, sehingga perlindungan hak masyarakat adat, kepastian hukum, dan pembangunan di Papua Barat Daya dapat berjalan secara beriringan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap perlindungan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat tetap terlindungi. Inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sebagai bagian dari langkah awal dalam membangun administrasi pertanahan yang lebih tertata.

Ia menegaskan bahwa tidak terdapat niat untuk menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara. Sebaliknya, upaya yang dilakukan adalah membangun sinergi antara hukum adat dan sistem hukum pertanahan nasional.

Pendaftaran tanah ulayat juga dijelaskan sebagai hak masyarakat adat, bukan kewajiban. Langkah tersebut memiliki empat manfaat utama, yakni memberikan kepastian hukum, melindungi aset masyarakat adat, mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, serta menghindari hilangnya tanah ulayat.

Selanjutnya, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa persoalan pertanahan masih sering menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan sistem administrasi dan pengelolaan pertanahan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam penyusunan kebijakan terkait tanah ulayat, keterlibatan masyarakat adat menjadi hal penting agar setiap aturan yang dihasilkan tetap memperhatikan hak, kepentingan, serta nilai-nilai adat yang berlaku.

Melalui kegiatan diseminasi dan dialog ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memperoleh pemahaman yang sama mengenai regulasi penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, sekaligus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada Kementerian ATR/BPN, serta penyerahan plakat dari Kementerian ATR/BPN kepada Gubernur Papua Barat Daya dan Gubernur Papua Barat, dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan penutupan.

Kehadiran Kapolda Papua Barat Daya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat, penguatan kepastian hukum, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Polda Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya penyelesaian persoalan pertanahan yang mengedepankan hukum, dialog, pendekatan humanis, dan penghormatan terhadap kearifan lokal demi terwujudnya pembangunan yang aman, damai, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Papua Barat Daya.
polisi bersama masyarakat

(Tim/Red)

Pos terkait