JAKARTA, BUSERJATIM.COM GROUP — Beberapa waktu lalu Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, Ph.D., di Rumah Dinas Menteri Kehutanan, Jakarta, (13/8).
Audiensi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari langkah koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, dan Kementerian Kehutanan dalam membahas persoalan pertanahan yang berkaitan dengan aset atau lahan Polda Papua Barat Daya.
Salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai status tanah Polda Papua Barat Daya yang hingga saat ini masih tercatat berada dalam kawasan Hutan Produksi/Konversi. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kepastian status kawasan serta proses penataan dan pemanfaatan lahan untuk mendukung kebutuhan institusi Kepolisian di wilayah Papua Barat Daya.
Dalam audiensi tersebut, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru menyampaikan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan dilakukan dengan mengedepankan aspek kepastian hukum, tata kelola kawasan hutan, serta kepentingan pelayanan dan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Papua Barat Daya.
Kehadiran Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam pertemuan tersebut juga menjadi bagian penting dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Pertemuan turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian Kehutanan. Di antaranya Asisten I Pemprov Papua Barat Daya Dr. Drs. Suardi Thamal, M.M., Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya Jhoni Way, S.Hut., M.Si., Kabid Perhutanan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya Ir. Sarteis Y. Sagrim, S.Hut., M.M., Kabid Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya Doni Bosawer, S.Hut., serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu, M.M.
Dari Kementerian Kehutanan, turut hadir Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., yang ikut memberikan perhatian terhadap pembahasan mengenai status kawasan dan aspek perencanaan kehutanan.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana terbuka, koordinatif, dan konstruktif. Masing-masing pihak membahas persoalan yang ada dengan tujuan mencari langkah penyelesaian yang tepat serta tetap memperhatikan ketentuan hukum dan tata kelola kawasan hutan.
Koordinasi antara Polda Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan Kementerian Kehutanan diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik terkait status tanah Polda Papua Barat Daya. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung tersedianya kepastian hukum dan tertib administrasi terhadap aset maupun lahan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas kepolisian.
Kegiatan audiensi yang berlangsung berjalan dengan aman dan lancar hingga selesai. Pertemuan juga mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.
(Tim/Red)
