Mengungkap Fakta di Balik Keluhan Wali Murid Tentang Pungutan Komite dan Biaya Album dll

AWASJATIM.COM,Banyaknya pungutan di sekolah khususnya di SMA Negeri 12 Surabaya, mulai dari biaya komite,Skal, diesnatalis album dan lain sebagainya ,seringkali menjadi beban bagi orang tua yang tidak mampu. Dalam era pendidikan yang semakin maju, biaya pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh orang tua. Tidak jarang, biaya sekolah yang tinggi membuat orang tua yang tidak mampu merasa terbebani dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

“Seperti halnya salah seorang, orangtua siswa SMA Negeri 12 Surabaya,dihadapkan pada beban finansial yang cukup berat .banyaknya iuran yang selalu menggunakan kepanjangan tangan Yaitu Komite ,meski dalam rapat menyetujui dikarenakan tidak ada pilihan selain mengikuti mayoritas agar mental anak terjaga dan akhirnya memicu kesenjangan sosial.
” Anak Saya tahun ini lulus,biaya utuk kelulusan dan phot( album kenang – kenangan ) hampir satu juta,Hal ini jelas sangat membebani saya selaku orangtua siswa yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Pendidikan seharusnya menjadi hak semua anak, tanpa memandang latar belakang finansial mereka dan tidak menciptakan pembeda bagi si mampu dan kurang mampu”.imbuh salah seorang wali murid

Pendidikan adalah investasi masa depan anak-anak kita, namun dengan adanya pungutan – pungutan dengan berbagai modus. Orangtua yang kurang mampu menjadi terbebani secara finansial. Mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sementara juga harus memikirkan biaya pendidikan anak-anak mereka.

Biasanya pihak sekolah,selalu memberika alasan klise bahwa sebelumnya orang tua diberikan polling angket. Apabila yang tidak ikut minoritas, akan dilakukan opsi lainnya,selalu dan selalu seperti itu, lantas apa kajian output bagi peningkatan kualitas pendidikan, dan solusi terhadap permasalahan yang selalu jadi polemik.

Sekolah seringkali memberikan alasan bahwa ada opsi pilihan bagi orang tua yang tidak mampu. Namun, apakah opsi tersebut benar-benar solusi yang efektif? Seharusnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga pendidikan haruslah menjadi solusi utama, bukan sekedar opsi pilihan. Dengan demikian, orang tua yang tidak mampu tidak perlu merasa rendah diri karena tidak dapat memenuhi biaya sekolah yang tinggi.

Saat di konfirmasi pihak sekolah melalui humas menuturkan, memang benar adanya iuran komite itu, Tapi itu sumbangan lho mas,”tuturnya, Seperti petir yang sedang menyambar mantan humas Dajud Indarto ikut angkat bicara dengan nada yang terkesan meremehkan atas konfirmasi kita,dan indarto mengatakan mas terkait apa yang mas konfirmasikan, ini sudah viral di tiktok dan di media masa lainnya,kalau kalian mau memberitakan ya beritakan saja,orang sudah viral ko,”uangkapnya kepada kita awak media, Jumat,30/08/2024.

Atas permasalahan ini apakah pemerintah dan dinas pendidikan akan tutup mata,tidak memberikan solusi tegas,agar tidak ada lagi wali murid yang terbebani dengan pungutan pungutan.

menyikapi keluhan dan pengaduan tersebut organisasi Aliansi Wartawan Sejawa Timur (AWAS) bersama LSM Surabaya akan bersurat sampai dengan kementerian pendidikan.dan bila perlu gelar aksi di dinas pendidikan provinsi Jawa Timur.

Noer khalifah Ketua Aliansi Angkat bicara “Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah pungutan – pungutan di sekolah.Karena hal dan keluhan seperti ini semacam ice berg dan selalu beralibi bahwa itu kesepakatan,tapi faktanya banyak wali murid yang berkeluh kesah.

Keberadaan opsi pilihan sekolah bagi orang tua yang tidak mampu seharusnya tidak menjadi solusi utama. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus mengambil langkah-langkah kebijakan yang berpihak kepada orang tua yang tidak mampu, Dengan demikian, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi.

Dalam situasi saat ini, banyak orang tua yang tidak mampu merasa rendah diri karena tidak dapat memenuhi biaya sekolah yang tinggi. Hal ini sangat disayangkan, karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi beban biaya sekolah bagi orang tua yang tidak mampu, sehingga mereka tidak perlu merasa rendah diri.

Pemerintah tidak hanya memastikan bahwa pendidikan menjadi akses yang terjangkau bagi semua anak, tetapi juga memberantas jika adanya dugaan praktik pungutan yang merugikan orangtua dan siswa dengan modus apapun.

Beban finansial yang harus ditanggung oleh orangtua siswa sangatlah berat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Pemerintah dan pihak terkait perlu segera mengambil tindakan sehingga memastikan bahwa pendidikan menjadi hak yang dapat diakses oleh semua anak, tanpa memandang latar belakang finansial mereka.” Pungkas NOER KETUM AWAS.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *