AWASJATIM.COM || KEDIRI-Lagi ditemukan diduga proyek siluman, pada pengerjaan Pembangunan proyek Normalisasi sungai, di Jl Raung Banjar melati yang merupakan perbatasan wilayah kabuputen dan kota Kediri.
Ironi Selain tidak ada papan informasi pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pembenahan. Dikarenakan rusak akibat mengerjakan dinding TPT.
Sekdin DPUPR kabupaten Kediri saat di konfirmasi via saluran WhatsApps menerangkan “Ini program penyelenggaraan jalan , untuk papan informasi segera kami pasang, karena pekerjaan swakelola sifatnya darurat, imbuhnya. Kamis, 01/09/2022.
“Saat dikonfirmasi anggaaran tahun berapa dan berapa besarannya saat pekerjaan dulu sebelum rusak, Sekdin menuturkan, “Saya carikan dulu datanya” Imbuhnya.”
Yang jadi pertanyaan, darurat tersebut bukan terjadi karena faktor alam, melainkan akibat dari pekerjaan dan sempat terbengkalai tidak ada penanganan, sehingga akhirnya harus di keluarkan anggaran tambahan darurat yang tidak ada kepastian berapa anggarannya.
Kepala dinas PUPR kabupaten Kediri melalui sekdin menuturkan ” Pekerjaan ini Menindak lanjuti surat dari sekda kota Kediri agar kabupaten Kediri bisa segera melakukan perbaikan lantai jembatan Mumpung musim kemarau jadi bisa dilaksanakan, pekerjaan menggunakan anggaran swakelolah (pemel rutin jembatan) dengan Estimasi perbaikan kurang lebih 80 juta.
Dalam Undang– Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Faktanya proyek tanpa plang nama proyek), melanggar Peraturan Presiden dan Undang-Undang.
Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Menyikapi hal tersebut Noer khalifah ketua aliansi wartawan sejawa Timur atau lebih di kenal “AWAS”. Akan mengirimkan surat kepada provinsi dan kementrian. Agar ada efektifitas anggaran serta keterbukaan informasi. Karena dilapangan masih sering di temukan proyek siluman, tutupnya.
(Team redaksi)
